Jakarta – Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Barisan Garuda Pancasila (BGP) dan Ormas Anti Komunisme akan menyiapkan “Apel Akbar Melawan Kebangkitan Komunisme di Indonesia” di Tugu Tani, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
“Iya, Jumat nanti mulai dari pukul 13.00 wib, akan digelar Apel Akbar Melawan kebangkitan PKI di Indonesia,” ungkap Koordinator Apel Akbar Nanang Qosim, hari ini.
Beberapa tokoh terkenal yang selama ini vokal terhadap isu PKI bakal hadir dalam acara tersebut diantaranya Kivlan Zein, Direktur Pancasila Center Abdurrahim Albantany, Pusat Studi Ketahanan Nasional UNAS Iskandar Syah Siregar, dll.
Nanang Qosim menyampaikan pihaknya mengajak ormas Islam yang selama ini menyerukan isu komunis untuk hadir dan berpartisipasi dalam agenda Apel Akbar tersebut. Adapun rangkaian acara selain pembentangan spanduk Penguatan Moral Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara juga akan diakhiri Nonton Bareng G30S/PKI di Menteng 58.
Nanang QosimNanang mengaku dalam menggelar aksi melawan komunis dianggap lebih tepat digelar di Taman Segitiga Menteng Jakarta Pusat sebab lokasinya dianggap cukup strategis, yakni Jl Menteng Raya, Jl Prapatan dan Jl Arief Rachman Hakim.
“Sebab di Tugu Tani tertempel plakat pada vootstuk-nya berbunyi ‘Bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar’. Jadi sangat tepat digelar di Tugu Tani karena agendanya jauh dari politisasi,” imbuh Nanang.
Nanang kembali mengingatkan kepada seluruh lembaga negara, institusi Pemerintahan, dan elemen bangsa Indonesia, untuk tidak mendukung dan terlibat dalam kegiatan apapun yang berindikasi komunisme. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah berbangsa dan bernegara sudah terbukti berhasil, dan pancasila telah membangkitkan semangat kesatuan dalam mengusir dan menghancurkan berbagai bentuk ideologi trans nasional dan komunisme.
“Pancasila harga mati. Tidak ada satu pihakpun yang berhak menggantikan idiologi bangsa. Apalagi faham-faham yang sudah terbukti pengkhianatannya terhadap bangsa dan negara Indonesia,” ucap dia.
Masih kata Nanang, demi ketertiban dan konsistensi kebangsaan dibawah naungan Pancasila, maka apapun bentuk faham yang berindikasi komunisme harus dihancurkan sampai keakar-akarnya, sebagai wujud kepedulian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pengalaman pahit bersama komunisme sudah pernah kita rasakan. Pembantaian, rencana kudeta, dan penculikan serta pembunuhan merupakan wujud dari perjuangan komunis,” ucap dia.
Karena itu, lanjut Nanang, Aliansi organisasi kepemudaan, mahasiswa,pelajar, Organisasi Kemasyarakatan Indonesia yang anti Komunisme mengingatkan kembali bahwa komunisme pernah jadi sebuah ideologi pembantaian di muka bumi.
“Kami belum lahir dikala peristiwa G30S PKI terjadi, namun kami seperti merasakan kepedihan dan ketakutan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia terhadap komunisme”. Jika faham komunis tumbuh bebas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sangat besar kemungkinan akan terjadi kembali tindakan represif terhadap negara dan terhadap pihak yang tidak sepaham dengan mereka,” paparnya.
Sementara itu, tim panitia lainnya Rahmat Himran juga menyebutkan bahwa kudeta gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah peristiwa tragis, itulah salah satu catatan sejarah kelam kekejaman PKI di Indonesia dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk intimidasi, pembantaian, penjarahan, penculikan, penyesatan informasi dan adu domba untuk mewujudkan tujuan komunisme.
“PKI pernah melakukan pembunuhan santri, kyai, dan militer di Indonesia. Bukti yang perlu terus diingatkan untuk menghindari tindakan memberi ruang kepada komunisme muncul kembali, dan menghindari pembiaran ajaran komunis hadir kembali di Indonesia,” kata Rahmad.
Lebih lanjut, Rahmad menyatakan bahwa pembiaran komunisme hadir kembali merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Bangsa Indonesia yang santun, bertata krama, hormat-menghormati dan saling menghargai tidak dapat menerima komunisme.
“Selama ini, kegiatan atau acara yang berindikasi membangkitkan kembali komunisme di Indonesia sering dilaksanakan, baru-baru ini di LBH Jakarta dilaksanakan Seminar Sejarah 1965, dengan tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965”. Tahun yang lalu juga pernah terjadi tuntutan melalui pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf terhadap PKI, namun tidak terjadi sehingga Jokowi tegas serukan ‘Gebuk PKI’,” tandasnya.
