Jakarta – Jagat politik nasional kembali guncang dengan kemunculan wacana Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan penunjukan Plt Gubernur dari petinggi Polri.
Ketua Umum DPP Garda NKRI Haris Pertama meminta agar Tjahjo Kumolo tidak perlu ngaco dalam menyampaikan usulannya tersebut. Pihaknya menghimbau agar usulan ini di evaluasi kembali.
“Tjahjo Kumolo gak usah ngaco. Kita menghimbau agar kebijakan itu di evaluasi,” tegas Haris, hari ini.
Lebih lanjut, Haris meminta agar birokrat sipil tidak memancing-mancing dan menarik-narik TNI – Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah Jenderal Polisi dan militer yang ikut Pilkada 2018, keberadaan Petinggi Polri sebagai Plt Gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri. Terutama untuk di Jabar dan Sumut, hal ini akan menjadi blunder pada citra dan bisa merugikan masa depan korps Bhayangkara.
“Polri harus independen dan profesional. Jika ini dipaksakan, kerawanan nasional akan menjadi parah khususnya Pilkada Serentak 2018 rentan konflik dan perpecahan,” sebutnya.
“Bertepatan dengan pesta demokrasi, Petinggi Polri itu harus jadi wasit yang baik. Jangan seret sebagai pemain,” tuturnya.
Dia melanjutkan, kemunculan fenomena tersebut harus bisa dicegah dengan Pilkada yang bersih. Kata dia, langkah Menteri Tjahjo telah merusak citra Kabinet Kerja Jokowi-JK dimata publik. Sebab, kata Haris, usulan itu kini menjadi gaduh masuk ke ruang publik.
“Tjahjo Kumolo merusak citra Jokowi dimata publik. Ini adalah upaya pembusukan yang diarahkan ke Jokowi dan Polri. Kami yakin Polri sendiri tak sepakat dengan usulan tersebut,” sebutnya.
Lebih jauh, Haris pun meminta agar usulan Mendagri di tinjau kembali jika tidak pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran serentak se Indonesia untuk menolak usulan Mendagri menjadikan anggota TNI – Polri aktif sebagai Plt Kepala Daerah.
“Garda NKRI akan serukan kepada seluruh mahasiswa untuk menolak dan turun aksi didaerah menolak wacana tersebut. DPP Garda NKRI juga akan mengambil sikap dan konsolidasi guna turun aksi ke Kemendagri dalam waktu dekat,” pungkasnya.
