Jakarta – Ikatan Alumni Keluarga Nahdlatul Ulama Al-Azhar Mesir (KOPDAR IKANU) menghimbau segenap elemen bangsa untuk mendukung gerakan tagar-tagar yang positif.
“Diantaranya tagar yang mendorong persaudaraan dan menghimbau untuk menjauhi tagar-tagar yang berpotensi memecah belah elemen-elemen bangsa,” tegas IKANU PP. Baitul Kilmah III, Senin (21/3/2018).
Lebih lanjut, mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, tanpa memandang ras, suku, partai, ormas untuk menghadang hate spin, rekayasa kebencian berbasis agama untuk kepentingan politik yang mengancam persaudaraan sesama anak bangsa. Juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya penguatan NKRI sebagai kedaulatan politik yang disepakati dan menanggulangi ancaman-ancaman yang berpotensi melemahkannya.
“IKANU mendesak elit politik untuk tidak memanfaatkan kelompok dan gerakan apapun yang mengancam NKRI untuk kepentingan politik sesaat,” tuturnya.
Seruan lainnya, tambah mereka adalah ukhuwwah wathaniyyah atau persaudaraan sesama anak bangsa dan kemaslahatan Indonesia harus menjadi kerangka kerja yang disepakati oleh seluruh warga negara dalam kompetisi politik apapun. Bangsa Indonesia harus menjadi contoh bagi negara-negara dunia dan muslim khususnya dalam berdemokrasi. Demokrasi harus dipahami sebagai prinsip yang menghormati kebebasan individu dan kelompok dalam hal apapun selama tidak melanggar, mencederai dan mengancam hak dan kebebasan individu dan kelompok lain. Seorang ahli politik perancis, Montesqiueu, pernah mengatakan, “al-hurriyah hiya ma yasmah bihi al-qanun”.
“Pemilu 2014 telah membelah bangsa Indonesia dalam setidaknya 2 kelompok besar politik dan keagamaan yang efeknya dapat dirasakan hingga sekarang: merebaknya intoleransi dan hate spin serta menguatnya otoritarianisme mayoritas dan konservatisme agama,” tambah dia.
Mereka menambahkan bahwa IKANU mendesak proses politik dengan puncaknya pada 2019 harus berakhir dengan konsensus nasional, yaitu persaudaraaan sebangsa dan setanah air. Dijelaskannya, tensi dan konflik dengan kelompok arus utama terjadi karena otoritas baru yang mempunyai akar Islam transnasional ini tidak memiliki komitmen politik kebangsaan yang mengapresiasi pluralitas budaya bangsa, keadaban publik, dan demokrasi substansial.
“Dalam konteks ini, IKANU perlu mengambil sikap dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat politik kebangsaan,” pungkasnya.
