JAKARTA – Pentingnya membangun dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua selama ini perlu diperhatikan. Sebab dialog merupakan cara damai untuk mencari solusi bersama persoalan yang dihadapi oleh Papua baik terkait soal pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.
Wasekjen KPP-PRD Rudi Hartono mengaku pihaknya mendorong hal paling mendasar yakni dialog seluas-luasnya untuk memperbaiki masalah Papua. Bagi PRD, kata dia, menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan cara merubah cara pandang yang salah selama orde baru hingga saat ini.
“Selesaikan masalah Papua adalah dengan merubah cara pandang yang salah selama orde baru hingga saat ini. Kami berbicara dengan konsep dewan rakyat Papua, karena ini salah satu persoalan politik, karena orang Papua tidak memiliki ruang politiknya,” ungkap Rudi.
Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema “Gus Dur Resolusi dan Penyelesaian Papua” di Studio Sang Akar Tebet Jaksel, Selasa (24/9/2019).
Dikatakannya, nantinya Dewan Rakyat Papua dianggap bisa mengubah kehidupan rakyat Papua agar lebih di hormati lagi di negerinya sendiri.
“Nantinya bisa merubah rakyat Papua tidak lagi dianggap sebagai anak tiri didalam rumah Indonesia,” ucapnya lagi.
Dijelaskannya, pihaknya akan mengadopsi sebuah gagasan yaitu Nasionalisme teritorial yaitu hanya melihat Indonesia hanya dari wilayah, cara pandang seperti ini harus dirubah, jika tidak di rubah dalam konteks Papua negara tidak akan serius dalam membangun kehidupan manusia di Papua.
“Bagi kami apa yang bisa kita ambil dari Gus Dur bahwa pendekatan kemanusiaan, atau dialog pendekatan hati itu justru itu lebih menyentuh orang-orang Papua,” jelasnya.
PRD, kata dia, akan mendorong dialog yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua masyarakat, serta organisasi lainya, serta pemuka agama. Konsep yang ditawarkannya adalah untuk membangun partisipasi masyarakat, ada banyak persoalan di Papua bertumpuk-tumpuk tetapi Masyarakat Papua tidak memilki tempat menyimpan aspirasi nya.
“Basis Masyarakat Papua adalah suku-suku, kenapa mereka tidak di hadirkan dalam politik?,” tambahnya.
Sementara itu, Calon Bupati Raja Ampat Charles Imbir berharap persoalan Papua bisa segera dituntaskan dan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah
“Jokowi harus membangun dialog di Papua. Di Solo bisa kenapa Papua tidak,” terangnya.
Ditempat yang sama aktivis Jaringan Damai Papua (JDP) Adriana Elizabeth mengingatkan bahwa asing memanfaatkan situasi dan menjadikan pintu masuk persoalan Ham di Papua.
“Makanya pendekatan dialog yang sudah dikonsep LIPI dan JDP diterima pemerintah itu bisa diaplikasikan. Kita satukan pemikiran dan kesamaan kita yaitu agar Papua tidak terjadi gejolak lagi,” pungkasnya.
