Jakarta – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Wilayah Jadetabek mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menggelar debat terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terkait kinerja dan keberpihakan lembaga tersebut terhadap Orang Asli Papua. Desakan ini menyoroti pentingnya transparansi, independensi, serta komitmen MRP dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum IMAPA Jadetabek, Akianus Wenda, melalui pesan WhatsApp pada Senin (9/3). Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga kultural yang memiliki mandat besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, MRP seharusnya mampu menunjukkan keberpihakannya secara terbuka kepada publik.
Menurut Akianus, di tengah berbagai dinamika yang terjadi di Papua, muncul kegelisahan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana MRP benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, debat terbuka dinilai penting sebagai sarana untuk menguji komitmen dan integritas lembaga tersebut.
“Kami menantang MRP untuk menjawab secara jujur dan terbuka di hadapan publik. Pertanyaan ini penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana MRP berpihak pada rakyat,” ujar Akianus.
Ia menambahkan bahwa forum debat bukan dimaksudkan sebagai ajang konfrontasi, melainkan sebagai ruang demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keterbukaan dalam menjawab kritik publik justru akan memperkuat legitimasi MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua.
“Kami percaya bahwa kebenaran tidak perlu takut diuji di ruang publik,” tegasnya.
IMAPA Jadetabek berharap debat terbuka tersebut dapat menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat Papua untuk menilai secara langsung kinerja MRP, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua, termasuk sikap terhadap berbagai isu strategis seperti keberadaan militer di Papua.
Dengan adanya forum tersebut, IMAPA menilai akan tercipta ruang dialog yang konstruktif sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga dalam menjalankan mandatnya bagi kepentingan rakyat Papua.
