Jakarta – Nining Elitos, tokoh Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK), menegaskan pentingnya supremasi sipil atas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Pernyataan ini disampaikannya seiring dukungannya terhadap upaya Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang TNI.
Menurut Nining, penguatan supremasi sipil bukan berarti merendahkan profesionalisme TNI, melainkan memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor konstitusi dan tunduk pada prinsip kontrol sipil sebagaimana diamanatkan oleh sistem demokrasi.
“TNI memiliki peran strategis dalam pertahanan negara, namun pengawasan dan akuntabilitas sipil adalah hal yang mutlak agar kebijakan pertahanan tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap uji materi UU TNI merupakan langkah penting untuk memperjelas batas-batas kewenangan TNI, termasuk dalam bidang politik, sosial, dan kegiatan non-militer.
“Koalisi masyarakat sipil berperan untuk memastikan hukum menjadi payung yang jelas bagi semua pihak. Uji materi ini bukan menentang TNI, tetapi memperkuat posisi negara dan memastikan demokrasi berjalan sesuai konstitusi,” kata Nining.
Nining Elitos menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan organisasi sipil dalam mengawal supremasi sipil merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kontrol sipil. Ia berharap proses hukum terkait uji materi UU TNI dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat prinsip akuntabilitas institusi pertahanan.
“Demokrasi yang sehat menuntut semua lembaga negara, termasuk TNI, untuk berada di bawah kendali hukum dan pengawasan sipil. Dengan demikian, hak-hak warga negara tetap terjamin, dan profesionalisme TNI dapat terus terjaga tanpa menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan,” pungkas Nining.
