Jakarta – Narasi reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali digugat. Serikat Mahasiswa Seluruh Indonesia secara terbuka mempertanyakan keseriusan Jaksa Agung dalam membersihkan institusinya dari oknum-oknum bermasalah.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/4), mahasiswa menilai reformasi kejaksaan selama ini tak lebih dari sekadar slogan tanpa keberanian bertindak.
“Kalau hanya mutasi sana-sini tanpa penindakan tegas, ini bukan reformasi, ini akal-akalan birokrasi,” tegas Koordinator Lapangan, Yulio.
Sorotan keras diarahkan pada maraknya dugaan pelanggaran yang menyeret oknum jaksa dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari praktik pemerasan, mafia tanah, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan jual beli tuntutan dinilai semakin vulgar terjadi.
Menurut mahasiswa, kondisi ini menjadi alarm keras bahwa institusi penegak hukum tersebut sedang tidak baik-baik saja.
Tak hanya itu, kasus videografer Amsal Christy Sitepu ikut disorot sebagai bukti nyata buruknya profesionalisme aparat kejaksaan. Dalam kasus ini, sejumlah nama pejabat kejaksaan disebut ikut terseret, termasuk eks Kajari Karo.
Namun alih-alih penindakan tegas, langkah yang diambil dinilai hanya sebatas mutasi dan penarikan jabatan.
“Ini yang membuat publik geram. Harusnya dipecat dan diproses pidana, bukan sekadar dipindahkan,” ujar Yulio.
Mahasiswa bahkan secara terang-terangan menantang keberanian Jaksa Agung.
“Kalau tidak berani bersih-bersih, lebih baik mundur dari jabatan,” lanjutnya.
Di sisi lain, gelombang kritik juga diarahkan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai berpotensi menjadi alat kekuasaan yang represif.
Alih-alih menyelamatkan aset negara, keberadaan Satgas PKH justru disebut memicu konflik agraria di berbagai daerah, terutama karena menyasar lahan masyarakat kecil dengan pendekatan koersif.
Mahasiswa menilai, kewenangan besar yang dimiliki Satgas PKH tanpa pengawasan ketat membuka ruang konflik kepentingan.
“Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas nama pemulihan aset. Semua harus melalui proses hukum, bukan main klaim dan pasang plang,” kritik mereka.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Satgas PKH.
Mereka menegaskan, tanpa audit dan transparansi, Satgas PKH hanya akan menjadi simbol kekuasaan, bukan alat keadilan.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pencopotan sejumlah pejabat kejaksaan yang diduga terlibat dalam berbagai kasus, serta pengusutan tuntas dugaan gratifikasi di lingkungan kejaksaan.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung tengah berada di titik rawan.
Jika tidak segera dibenahi secara serius dan menyeluruh, bukan tidak mungkin gelombang perlawanan publik akan semakin meluas.
