JAKARTA – Komandan Brigade Gerakan Pemuda Islam, Mujahid, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat penertiban kawasan hutan dan menindak korporasi yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kekayaan negara sekaligus memastikan sumber daya alam dikelola bagi kepentingan masyarakat.
Ia menilai penertiban kawasan hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mencegah kerugian negara. Penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan juga penting untuk memastikan pelaku pelanggaran tidak lepas dari tanggung jawab.
“Pemerintah perlu memastikan kekayaan alam Indonesia tidak dikuasai atau dimanfaatkan dengan cara yang merugikan negara. Langkah penertiban kawasan hutan dan penindakan terhadap korporasi yang melanggar merupakan tindakan nyata untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam kepada kepentingan bangsa,” ujar Mujahid.
Menurutnya, upaya menyelamatkan kekayaan negara juga harus berjalan beriringan dengan pemberantasan kebocoran anggaran dan penguatan tata kelola pemerintahan. Hasil dari perbaikan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya untuk memperbesar kemampuan negara dalam membiayai program kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya melihat persoalan dari sisi masalahnya. Kita juga perlu melihat langkah yang sedang dikerjakan pemerintah untuk membenahi tata kelola, menindak pelanggaran, dan menyelamatkan aset negara. Ini merupakan bagian penting dari upaya membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat,” katanya.
Mujahid mengajak masyarakat untuk turut menjaga kekayaan alam dan mendukung upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah demi kepentingan nasional.
