JAKARTA — Direktur Next Indonesia Center, Herry Gunawan, menyoroti kondisi perekonomian Indonesia pada 2026, terutama terkait daya beli masyarakat, kebijakan perpajakan, dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dinilai perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal agar upaya meningkatkan penerimaan negara tidak semakin membebani masyarakat dan dunia usaha.
Menurut pandangan Herry Gunawan, pemerintah sebaiknya tidak menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pungutan baru pada 2027, mengingat masyarakat masih menghadapi tekanan pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha membutuhkan kepastian biaya untuk mempertahankan kegiatan ekonominya.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebelum mengambil kebijakan perpajakan. Dalam situasi ketika daya beli masih perlu diperkuat, sebaiknya tidak ada kenaikan tarif pajak atau penambahan pungutan baru pada 2027 yang berpotensi menambah beban masyarakat dan dunia usaha,” demikian draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Herry Gunawan.
Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur berdasarkan angka produk domestik bruto (PDB), tetapi perlu dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila daya beli melemah, konsumsi rumah tangga dapat tertekan dan berdampak terhadap perdagangan, industri, serta keberlangsungan UMKM.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai indikator makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan pelaku usaha mengalami kesulitan mempertahankan aktivitas produksinya,” demikian rumusan kutipan yang juga memerlukan konfirmasi narasumber.
Dari sisi fiskal, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, belanja prioritas, pembayaran bunga utang, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak, tetapi juga dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemberantasan kebocoran penerimaan, serta perbaikan administrasi perpajakan.
“Optimalisasi penerimaan negara harus dilakukan dengan memperbaiki kepatuhan dan menutup kebocoran, bukan semata-mata menambah beban wajib pajak yang sudah patuh. Pemerintah juga perlu mengevaluasi belanja yang kurang produktif agar ruang fiskal tetap tersedia untuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” demikian draf pernyataan yang perlu diverifikasi.
Lebih lanjut, pengelolaan APBN perlu diarahkan untuk memperkuat sektor produktif, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Efisiensi belanja negara harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi di daerah.
Dengan demikian, kebijakan fiskal 2026 diharapkan mampu menjaga disiplin anggaran sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menempatkan penguatan ekonomi rumah tangga, kepastian usaha, dan efektivitas belanja negara sebagai pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan perpajakan ke depan.
