Jakarta – Betran Sulani, tokoh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Pusat sekaligus mantan pengurus LMND DKI Jakarta, menegaskan bahwa pendekatan dialog merupakan solusi utama dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ia menilai pendekatan militer semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan, justru berpotensi memperpanjang ketegangan di wilayah tersebut.
Menurut Betran, persoalan di Papua memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari aspek sejarah, sosial, ekonomi, hingga politik, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Ia menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang inklusif antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, termasuk melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat sipil.
“Solusi di Papua bukan militer, tetapi dialog yang jujur, terbuka, dan setara. Negara harus hadir dengan pendekatan kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan semata pendekatan keamanan,” ujar Betran dalam keterangannya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang tidak sempurna. Dalam konteks Papua, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan orang asli Papua dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemauan, serta kehendak orang Papua — bukan atas kehendak orang di luar Papua,” tegas Betran.
Ia juga mengingatkan bahwa masuknya logika ekonomi kapitalisme ke Papua secara perlahan telah menggeser budaya serta pola produksi masyarakat adat. Selain itu, praktik birokrasi yang koruptif dalam pelaksanaan otonomi khusus dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong pembangunan yang adil dan merata di wilayah tersebut.
Sebagai tawaran solusi, Betran mengusulkan tiga resolusi pokok. Pertama, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dengan melibatkan masyarakat adat secara penuh. Kedua, menghentikan pendekatan militeristik dan membuka ruang dialog yang humanis serta inklusif. Ketiga, menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai syarat utama untuk mewujudkan program-program yang berpihak kepada rakyat. “Musuh kita adalah kaum serakah ekonomi. Tanpa persatuan nasional, semuanya mustahil,” pungkasnya.
