JAKARTA – Perwakilan masyarakat Kabupaten Pati, yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Rakyat Pati (FKRP) memilih tidak berunjuk rasa dalam menyampaikan keresahannya.
Mereka memilih audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Forum Komunikasi Rakyat Pati yang merupakan wadah beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, serta tokoh agama, diterima langsung Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
“Mohon dari Bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati, lihat ini Pati. Keadaan Pati yang sebetulnya, cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya,” kata Agung salah satu perwakilan FKRP dalam audiensi.
Menurutnya, audiensi menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka rasakan kepada wakil rakyat. Dalam kesempatan itu, perwakilan warga Pati meminta para wakil rakyat melihat kondisi daerahnya.
“Kita nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati,” tutur dia.
Salah satu isu yang diangkat adalah kondisi sosial masyarakat Pati dan informasi di media sosial.
Perwakilan FKRP menilai konten digital yang marak di media sosial tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan telah menimbulkan persepsi negatif terhadap Kabupaten Pati.
“Saya kira selama ini, selama satu tahun, sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan,” kata perwakilan FKRP sekaligus Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Koordinator Wilayah Jateng-DIY, Lukman Hakim.
Mereka pun meminta wakil rakyat meminta adanya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendorong penguatan regulasi terkait konten kreator dan informasi digital.
“Ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang yang ada di Pati? Kami masyarakat, LSM, ormas, resah, Pak. Resah sekali,” ucapnya.
Menanggapi aspirasi ini, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan DPR akan menerima dan mengawal berbagai poin dari masyarakat Pati.
Ia menegaskan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR dapat digunakan untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti.
“Ya semua kan didengar aspirasinya. Seperti ini ya, mekanisme tidak justru tidak menyampaikan hal-hal yang konsepnya harus betul-betul jelas, kirim ke kita, audiensinya juga ya kita akan terima. Siapa pun yang mau audiensi by surat kita akan terima seperti mereka di sini, ya,” kata Cucun saat audiensi di DPR.
Cucun menyatakan bahwa DPR akan menerima setiap permintaan audiensi, seperti yang dilakukan oleh FKRP.
Sebab dialog, audiensi dan penyampaian langsung kepada lembaga negara turut menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Poin – poin aspirasi tetap dapat disampaikan tanpa harus membuat suasana gaduh.
“Masyarakat Pati ingin kembali ramah investasi, masyarakat bisa maju, ekonominya berjalan ketika ada kepastian hukum dan perhitungan hukum yang berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Cucun.
