Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Penulis: Redaktur Redaktur
Pembaruan UU KUHAP, Pakar Hukum Dorong Utamakan Efisiensi, Keadilan & Independensi
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Kritisi RUU KUHAP, Pakar Hukum UMSU : Ada Potensi Mengamputasi Independensi Penyidik
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Guru Besar FH UB Dorong RUU KUHAP Ditinjau Ulang: Potensi Besar Ketidakpastian Hukum & Conflict of Interest
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Kritisi Pasal Problematik di RUU KUHAP, Eggi Sudjana : Harus Dibatalkan, Jangan Sampai Jaksa Kerjain Polisi!
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11 RUU
Akademisi Unair Nilai Ada Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan dalam RUU KUHAP, Ini Sarannya
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
Soal Reformasi Hukum Acara Pidana, Pakar Hukum UGM : Harus Berlandaskan Perlindungan HAM
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
UU Kejaksaan Jadi Sorotan, Pasal Imunitas Jaksa Tuai Kritik dari Pakar
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan
Pakar Hukum Pidana UB soal RUU KUHAP : Ada Sejumlah Pasal Cerminkan Kemunduran
MALANG – Ahli hukum dari Universitas Brawijaya (UB) Dr Prija Djatmika mengkritik soal dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum
Polda Kalbar & Pemkab Bengkayang Dirikan Pabrik Jagung Modern, Dukung Asta Cita Ketahanan Pangan
BENGKAYANG – Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemkab Bengkayang membangun pabrik jagung untuk memudahkan petani menjual hasil panennya dan mendukung ketahanan pangan.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 78
- 79
- 80
- …
- 94
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.










