Yogyakarta – Maraknya penempatan prajurit aktif TNI ke jabatan sipil dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengaburkan batas kewenangan antara sektor pertahanan
Suaragorontalo.com
Ekonom INDEF: Momentum Redenominasi Harus Menunggu Penguatan Rupiah dan Inflasi Terkendali
Rencana pemerintah untuk melaksanakan redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara
Sambangi Celong, KTNA-HNSI Pastikan Kehadiran KITB Tak Hambat Nelayan
BATANG – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Batang bersama DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang menyambangi para nelayan di Tempat
JIHN: Komite Reformasi Kepolisian Adalah Upaya Serius Menghadirkan Polri yang Lebih Berintegritas
Jakarta – Dalam menyikapi beredarnya berbagai isu negatif yang berkembang pasca pelantikan Tim Komite Reformasi Kepolisian, saya, Riswan Siahaan, selaku Ketua Jaringan
Kehadiran Polri di Kemenhut Dianggap Tingkatkan Efisiensi Pengawasan
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Ahli Hukum Tata Negara: Putusan MK Tegaskan Polisi Boleh Masuk Jabatan Sipil, Asal Sesuai Tupoksi
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Ahli Hukum: Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Diperbolehkan, Tapi Harus Tepat Fungsi
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Ahli Unpad Tegas: MK Salah Memahami Status Polisi sebagai Sipil
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
Polri Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Terjadi Karena Permintaan Resmi
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Skor 89: Indonesia Susul Negara-Negara Aman Versi Gallup
Jakarta – Dua lembaga riset, Litbang Kompas dan Gallup, kompak mencatat tren positif terhadap situasi keamanan di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Polri
- Sebelumnya
- 1
- …
- 34
- 35
- 36
- …
- 224
- Berikutnya

