Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
Tag: TNI
Pengamat Minta Perjelas Dasar Hukum TNI Buru Begal
Jakarta – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memburu pelaku begal di wilayah Jabodetabek menuai kritik dari sejumlah pengamat militer. Mereka menilai
Komnas HAM Desak Evaluasi Operasi TNI Pasca Tragedi Papua
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan sedikitnya 12 warga sipil, termasuk anak-anak
Terorisme Masuk Wilayah Militer? SETARA Sebut Ini Langkah Mundur
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
PBHI: Perpres Pelibatan TNI dalam Terorisme Mengulang Trauma RUU Keamanan Nasional
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Ranperpres Antiterorisme Dinilai Menggeser Peran Institusi Sipil
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Kritik Tajam Terhadap Rancangan Perpres TNI Tangani Terorisme
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Koalisi: Penanggulangan Terorisme Harus Tetap dalam Koridor Hukum Sipil Bukan Militer!
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi
Penegakan Hukum oleh TNI, IPW : Muncul Potensi Gesekan dengan Polri dan Masyarakat
Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menertibkan aparaturnya yang melakukan intervensi dalam kewenangan
Selesaikan Konflik SARA-Sosbud-Ideologi Lewat Sinergi Polri dan Stakeholder, Jalankan Presisi
JAKARTA – Penanganan konflik SARA, Sosial, Budaya dan Ideologi yang terjadi di Indonesia harus ada kalaborasi semua pihak. Pengamat Intelijen dan Keamanan
- 1
- 2
- Berikutnya

