Jakarta – Suhu politik mulai memanas jelang Pemilihan Presiden. Padahal perhelatan akbar dalam perpolitikan Tanah Air itu baru berlangsung tahun depan.
Bahkan di media sosial twitter tengah marak dengan kampanye #GantiPresiden2019 dan #2019TetepJokowi. Alhasil, warganet pun saling sindir terkait munculnya fenomena tersebut. Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) angkat suara perihal polemik tersebut khususnya gerakan hashtag #2019GantiPresiden yang di inisiasi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera seperti yang diakui Presiden PKS Sohibul Iman.
“Saya ketawa aja jadinya, gimana mau ganti Presiden, mengganti Fahri Famzah saja tidak bisa,” kata Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa, hari ini.
Lebih lanjut, Willy mengakui tantangan yang bakal dihadapi para relawan dan pendukung Jokowi di laga Pilpres 2019 lebih berat ketimbang sebelumnya. Namun, dia yakin publik tanah air masih cinta dan menginginkan Jokowi kembali menduduki tahta untuk kedua kalinya.
“Kami yakin Jokowi bakal sukses lanjut 2 periode menuju 2019,” sebutnya.
Dia menyindir segelintir kelompok yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK gagal adalah orang frustasi dan mengalami post power syndrom serta ngebet jadi Presiden tapi tak pernah kesampaian.
“Rakyat Indonesia sudah cerdas, justru jika terus-terusan di fitnah, dihujat malahan rakyat kembali coblos Jokowi. Allah sayang pada hambanya yang didzolimi. Siapapun yang menghujat, kita doakan saja semoga semakin cepat sadar dan kembali ke jalan yang lurus,” ujarnya.
Kendati demikian, Willy menilai gerakan #2019GantiPresiden sebagai hal yang wajar. Dalam kontes demokrasi, gerakan ini bahkan sebagai gerakan sehat kecuali yang digunakan itu #Gantipresidensebelum2019. Diksi itu justru menekankan mengganti presiden dengan cara-cara konstitusional.
“#GantiPresiden2019 itu kan minta gantinya di 2019, artinya itu melalui cara-cara konstitusional. Dan biasa-biasa aja sebenarnya gak perlu lebay. Gerakan tersebut tak ubahnya seperti tagar #Jokowi2Periode. Jadi sebetulnya itu adalah pernik demokrasi atau resiko dari jalan politik demokrasi yang dipilih pemerintah,” pungkasnya.
