BANTEN – Majelis Pesantren Salafiyan (MPS) Banten menegaskan bahwa Pemilu telah selesai dilaksanakan, dan mempercayakan sepenuhnya hasil akhir pada penyelenggara. Jika pun terjadi perselisihan dan atau persengketaan hasil pemilu, MPS Banten mempercayakan kepada pihak yang berwenang.
“Mari kawal proses demokrasi yang sedang berjalan yakni proses persidangan MK,” ungkap Ketua Umum MPS Banten KH. Munawar Halili saat membacakan ikrar Kyai dan Santri se Banten merespons insiden kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta.
Hal itu juga mengemuka saat kegiatan halal bihalal bertema Merajut Kembali Persatuan Indonesia Pasca Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pernyataan Sikap Bersama Menolak Kerusuhan Serta Segala Bentuk Tindakan Kekerasan” di Pondok Pesantren Al – Fathaniyah, Jl. Raya Pandeglang KM 03, Komplek Tembong Indah, Kel. Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten, Rabu (19/6/2019).
Menurutnya, sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia tetap menjaga persatuan Indonesia, jangan lagi dikotak-kotakkan. Katanya, persaingan 01 dan 02 sudah terlewatkan, mari kembali ke Pancasila sila ke 03 Persatuan Indonesia.
Selain itu, pihaknya menegaskan menolak segala bentuk provokasi dari siapapun dan pihak manapun yang berpotensi memecahkan persatuan anak bangsa.
“Tolak segala bentuk kerusuhan dan kekerasan, mari eratkan kembali persatuan, junjung tinggi kebhibnekaan. Damailah negeriku dan damailah Indonesiaku,” jelasnya.
Ditempat yang sama, KH. Matin Syarkowi meminta agar generasi penerus tetao konsisten menyampaikan pesan moral kebangsaan secara continue kepada masyarakat. Tujuan Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) salah satunya untuk mengembalikan sejarah Pesantren Salafiyah. Van Bruinesen menyebut Pondok Pesantren pertama di Nusantara adalah di Banten sampai terkenal ke Baghdad, Irak bahkan sebelum ada Sultan Hasanuddin, Trumbu, Kasemen, Kota Serang, Banten sudah ada Pesantren.
“Yang diperjuangkan MPS adalah meminta pemerintah agar budaya dan kultur pendidikan Pesantren dilestarikan dan dirawat, melalui undang-undang Pesantren,” bebernya.
Kata Syarkowi, Banten dulu dipimpin oleh Ulama dan tidak ada sejarahnya para ulama ingin mendirikan negara Islam, justru para Ulama tersebut cinta NKRI. Saat ini banyak ormas yang memaksakan kehendak untuk mendirikan negara Islam dengan jargon Indonesia Bersyariat. Dari dahulu negara telah memelihara dan memfasilitasi Umat Islam.
“Membahas dan mempertentangkan antara Pancasila dan Syariat Islam sudah tidak relevan dan sebuah kemunduran, mulai sekarang mari merajut ukhuwah dan persatuan Indonesia,” sebutnya.
Syarkowi kembali menjelaskan bahwab ulama-ulama terdahulu galak karena melawan penjajah, sekarang yang perlu dilawan adalah kebodohan bukan manusia, maka mari belajar bukan ngajak perang. Sebagai rakyat sudah menunaikan kewajiban memilih di TPS, selanjutnya harus saling menjaga, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maka serahkan pada MK.
“Kita sedang diadu domba antara Umat Islam, yang rugi Umat Islam dan negara bisa hancur. Program yang sudah didiskusikan oleh MPS adalah pengajian keliling dan pengajian bersama Abuyah. MPS mengajak para Santri untuk menjaga negara, karena menjaga negara adalah Jihad. Mari kita tebarkan kasih sayang kepada sesama. Kita anti rusuh dan cinta damai, mari kita jaga Banten agar tetap terjaga dan tidak bisa diprovokasi,” pungkasnya.
