PAPUA – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI (DPN GERCIN) menggelar deklarasi “Mengawal, Mengawasi, Mendukung Otsus Papua Jilid 2 dan Setia Kepada NKRI”,Jumat tanggal 26 Februari 2021.
Deklarasi tersebut dibacakan Ketua DPD Gercin Indonesia Provinsi Papua, Budi Gatot Andre Irreuw diikuti seluruh anggota GERCIN seluruh Indonesia.
Berikut isi deklarasi GERCIN Indonesia terkait persoalan Otsus Papua Jilid II.
KAMI GERAKAN RAKYAT CINTA NKRI DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :
1) MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MELANJUTKAN OTSUS PAPUA JILID 2 DEMI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN TANAH PAPUA.
2) MENGAWASI DAN MENGAWAL PELAKSANAAN OTSUS JILID 2 AGAR TERBEBAS DARI PRAKTEK KKN UTK KEBERLANGSUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA GENERASI PENERUS PAPUA.
3) SENANTIASA MENJAGA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA, TIDAK TERPENGARUH DENGAN AJAKAN, PROFOKASI DARI PIHAK YANG TIDAK BERTANGGGUNG JAWAB YANG DAPAT MEMECAH BELAH NKRI.
4) SETIA KEPADA NKRI SEBAGAI BENTUK CINTA TANAH AIR, SERTA SENANTIASA MELESTARIKAN ADAT & BUDAYA ASLI PAPUA SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BUDAYA BANGSA INDONESIA.
Selanjutnya, Ketua Umum DPN GERCIN Hendrik Yance Udam yang menghadiri kegiatan deklarasi dan Webinar bertema “Implementasi Otonomi Khusus dan Pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat antara Tantangan dan Harapan” itu menegaskan bahwa Otonomi Khusus Papua adalah solusi strategis dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.
Namun, UU Otsus tahun lalu agar di evaluasi terkait seberapa besar dana otsus yang turun dan meminta kepada Pemerintah untuk membentuk lembaga tersendiri untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Otsus Papua Dan Papua Barat Jilid 2.
“Hasil dari webinar ini kami akan kirim surat kepada Presiden RI agar bisa menerima saran kami selaku warga Papua,” tegas Hendrik Yance Udam.
Sementara itu, dalam forum webinar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia diwakili Budi Arwan (Dirjen Otda Kemendagri) menyampaikan bahwa masalah kondisi Papua yang berat menjadi tantangan tersendiri. Kata dia, gangguan keamanan menjadi salah satu kontribusi terganggunya pembangunan di Papua.
“Salah satu gangguan pelayanan publik di Papua terkait intimidasi dari Kelompok KKB terhadap sipil yang menimbulkan traumatik sipil dalam turut serta membangun dan percepatan pembangunan di Papua. Apresiasi yang luar biasa bagi panitia yang menyelenggarakan webinar ini,” kata Budi.
Ditempat yang sama Ketua Komisi II DPR – RI, Ahmad Doly Kurnia Tanjung mengaku Komisi II DPR RI, sejak awal sudah memberikan perhatian khusus untuk Papua.
“Sudah puluhan kali kami menerima mereka dengan pengaduan yang intinya tidak ada sama sekali pembangunan dari Dana Otsus yang menyentuh masyarakat bawah,” tambahnya.
Dan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Profesor James Tangkudung menyebutkan bahwa semua permasalahan berada di pendidikan. Index kemakmuran di Papua meningkat menandakan ada ukuran dan keberhasilan Pemerintah Pusat dengan dibangunnya jalan jalan vital. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua mengapresiasi Pemerintah dengan segala daya dan upaya untuk terus membangun Papua.
“Solusi pendekatan budaya merupakan alternatif dalam mensejahterakan rakyat Papua dan Papua Barat. Kami siap usulan dari Bapak Yonas Yusi terkait dengan kesejahteraan dengan solusi pendekatan budaya dimana bulan Maret 2021 nanti masyarakat adat memberdayakan diri dengan masyarakatnya. Kami sudah sampaikan ke Pemerinyah untuk bangun Rumah Sakit, Kampus Kampus dan Bumdes sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat di desa,” bebernya.
Sia melanjutkan sebagai tim akan mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah terkait dengan pekerjaannya sebagai Ketua Tim percepatan Pembangunan Papua.
“Tidak hanya pembangunan tapi juga terkait dengan konflik sosial. konflik sosial tidak aka nada jika kita saling komunikasi,” ucap James.
Dalam kesempatan yang sama, Tokoh Adat Papua, Septinus Yeristau mengatakan bahwa konsep dan strategi dari Otsus di Tanah Papua sudah 20 tahun dan selalu ada saja masalah.
“Tujuan Otsus itu apa? Dananya kemana? dan implementasinya 20 tahun ini apa? Kami menghendaki tokoh adat papua untuk dilibatkan. Untuk apa dana otsus besar, namun realisasi di bawah sama sekali tidak tersentuh. Selama 20 tahun tokoh adat sama sekali tidak dilibatkan,” sesal Septinus.
Padahal, lanjut dia, masyarakat adalah sasaran atau obyek dari dana otsus ini namun higga 20 tahun bergulir sama sekali tidak ada yang merasakannya otsus ini. Makanya muncul penolakan Otsus Jilid 2. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat agar harapan mereka untuk besok dari pusat langsung ke pemangku adat, kepala adat dan ketujuh kepala adat Papua.
“Perlu pengawasan dan mengawal dana otsus. Untuk pemekaran saya sebagai tokoh adat mendukung pemekaran untuk perkembangan pembangunan Papua,” paparnya.
Selanjutnya, Ketua DPD Gercin Indonesia Provinsi Papua Barat, Bung Napelion Fakdawer menjelaskan implementasi Otsus. Satu hal yang menarik di tengah era demokrasi terkait Otsus perlu di apresiasi. Pasti ada pro dan kontra tentang otsus. Pemerintah memberikan peran terbaik terkait perpanjangan otsus. Papua Barat dan beberapa kabupaten kota yang saya datangi memang ada perubahan.
“Apa yang terjadi selama 20 tahun, otsus memberikan makna yang berbeda atas kebijakan pemerintah dengan otsus yang memberikan perubahan. GERCIN mengerti dan memahami apa yang dialami masyarakat. Apa yang diberikan Pemerintah Pusat terbaik untuk anak Papua,” sebut Napelion.
Sekretaris Jenderal Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Yonas Alfons Nusi SH berpendapat bahwa masukan terbaik kepada DPR RI bahwa kewenangan daerah sepenuhnya diberikan dalam revisi UU Otsus Papua. Contoh Penerimaaan ASN bila mengacu kepada UU Nasional, maka SDM Papua tidak akan memenuhi kriteria.
“Lewat UU Otsus Papua untuk di sosialisasikan ke Masyarakat Papua, karena apa? Selama ini dana otsus hanya sampai Provinsi saja. Saya menyarankan dibentuknya lembaga tersendiri untuk mengawal penggunaan dana otsus. Kita hindari saling menyalahkan terhadap anak bangsa agar Kemendagri tahu semua implementasi penggunaan dana otsus ini,” tuturnya.
Kemudian, Jhon Manangsang Wally mengemukakan bahwa Papua berada di ujung timur memiliki nilai jual rendah, namun Papua memiliki SDA yang melimpah. Secara geologi dalam.peta dunia, Papua memiliki episentrum yang moderen. Papua dalam Geopolitik Dunia dengan melihat kepentingan global yang lebih luas lagi kerangka pikir pengembangan Papua.
“Otsus sudah cukup bagus dan memang perlu ada lembaga khusus untuk mengawal, menerima dan mengawasi dana otsus dan tidak serta merta diserahkan ke pemerintah daerah karena tidak ada evaluasi,” lanjut Jhon.
Terakhit, Tokoh Agama Papua, Bapak Pdt. Albert Yoku S.Th sependapat dengan para peserta yang hadir yang menghendaki dibentuknya lembaga tersendiri untuk mengawasi dan mengawal otsus jilid 2 ini.
