Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memuji transparansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Ia menilai Polri saat ini menjadi salah satu institusi negara yang paling responsif dan terbuka dalam pemberian sanksi dibanding lembaga lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” yang digelar di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). Dalam paparannya, ia menyinggung percepatan transformasi Polri yang tengah berlangsung di tengah tuntutan reformasi institusi negara.
“Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring semakin terbukanya ruang demokrasi,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar. Setiap institusi negara, kata dia, memang dituntut untuk terus berbenah, terutama dalam aspek integritas. Ia mengakui bahwa tantangan integritas selalu ada, termasuk munculnya oknum yang melanggar aturan.
Meski demikian, ia menegaskan pimpinan institusi tidak perlu khawatir selama mampu merespons pelanggaran secara tegas. “Semua institusi pasti ada oknum. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut,” ujarnya.
Habiburokhman bahkan menilai Polri menunjukkan respons terbaik dalam menangani pelanggaran internal. Ia membandingkan dengan lembaga lain yang dinilai kurang transparan dalam menjelaskan sanksi terhadap pelanggar.
“Kalau di institusi lain, kita sulit melacak apa sanksinya. Tapi di Polri, pelanggaran kecil saja bisa berujung PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), dan itu dilakukan secara terbuka,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dinilai tidak alergi terhadap keterbukaan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa pelanggaran merupakan ulah oknum, bukan kebijakan institusi.
Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mendorong penegakan hukum yang transparan melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia menilai Polri selama ini cepat menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi dari DPR.
“Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Ia menambahkan, keterbukaan menjadi senjata utama bagi institusi negara dalam mempertahankan kepercayaan publik. “Sejelek apa pun kondisi kita, kalau terbuka, rakyat masih bisa memahami. Dan itu yang sedang didorong oleh pimpinan Polri saat ini,” pungkasnya.
