JAKARTA – Imparsial mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa oleh TNI. Lembaga
Tag: TNI
Ferdinand Hutahaean: Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejaksaan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
JAKARTA – Advokat sekaligus mantan politisi PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean, menilai munculnya anggapan bahwa kunjungan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke
Dua Korban Jiwa dalam Latsarmil, Investigasi dan Penegakan Hukum Didesak
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
Pengamat Minta Perjelas Dasar Hukum TNI Buru Begal
Jakarta – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memburu pelaku begal di wilayah Jabodetabek menuai kritik dari sejumlah pengamat militer. Mereka menilai
Komnas HAM Desak Evaluasi Operasi TNI Pasca Tragedi Papua
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan sedikitnya 12 warga sipil, termasuk anak-anak
Terorisme Masuk Wilayah Militer? SETARA Sebut Ini Langkah Mundur
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
PBHI: Perpres Pelibatan TNI dalam Terorisme Mengulang Trauma RUU Keamanan Nasional
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Ranperpres Antiterorisme Dinilai Menggeser Peran Institusi Sipil
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Kritik Tajam Terhadap Rancangan Perpres TNI Tangani Terorisme
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Koalisi: Penanggulangan Terorisme Harus Tetap dalam Koridor Hukum Sipil Bukan Militer!
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.